Perlambat Arus Barang, Aparat Bea dan Cukai Dikritik

Pengguna Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengeluhkan lambatnya pelayanan kepabeanan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gubernur Jawa Timur, M Soekarwo, malah meminta agar Ditjen Bea dan Cukai membebaskan semua pengguna jasa di Tanjung Perak dari pemeriksaan kepabeanan.

Soekarwo mengungkapkan hal tersebut di Surabaya, Sabtu (14/8/2010) petang saat pemaparan yang dihadiri rombongan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan lima menteri bidang perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Menurut Soekarwo, selain masalah kapasitas infrastruktur, pelabuhan Tanjung Perak juga dilanda masalah pelayanan, yakni keterlambatan pemeriksaan kepabeanan oleh aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterlambatan disinyalir terjadi akibat kurangnya aparat Ditjen Bea dan Cukai. Pemeriksaan akan semakin lambat jika harga barang yang masuk ke Tanjung Perak dianggap terlalu rendah oleh petugas Bea dan Cukai.

Pada saat yang sama, Gubernur juga mengeluhkan adanya penilangan oleh Polisi di kawasan perairan kepada awak kapal yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Komplikasi dari keterlambatan layanan kepabeanan dan penindakan oleh kepolisian itu dikhawatirkan akan menghambat arus barang ke Surabaya dan ke wilayah Indonesia Bagian Timur.

"Jika di Tanjung Perak terjadi hambatan, saya khawatir akan terjadi lonjakan harga komoditas di Indonesia Bagian Timur, sebab pemasok utama barang ke wilayah Timur adalah Tanjung Perak. Pasar yang dilayani Tanjung Perak adalah penduduk di Indonesia Timur yang mencapai 110 juta jiwa. Inflasi akan naik jika ada hambatan di sini," tutur Soekarwo.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, masalah kepabeanan ini perlu segera diselesaikan karena proses clearance (penyelesaian bingkar muat barang) di pelabuhan Tanjung Perak tergolong lama, yakni 7 hari. Padahal, di Tanjung Priok sudah dapat dilakukan maksimal 4 hari.

"Apalagi kalau di Jepang yang sudah mampu melakukannya selama dua hari saja. Harusnya masalah itu bisa diatasi. Apalagi Indonesia akan menjadi bagian dari ASEAN Connectivity, di mana Tanjung Priok dan Tanjung Perak akan menjadi bagian utamanya. Kelancaran arus barang adalah ukuran yang menjadi standar ASEAN Connectivity itu," ungkapnya. (kompas)

Posted in: Arus Barang, Bea dan Cukai, Nasional