DPR: Beban Bunga Utang RI Sudah Mengkhawatirkan

DPR RI menilai pembayaran bunga utang Indonesia yang mencapai Rp 100 triliun saat ini sudah mengkhawatirkan.

"Saat ini, beban bunga utang sudah mengkhawatirkan. Ini akan menggerus kapasitas anggaran dan memperkecil celah fiskal," ujar Anggota Komisi VI DPR Ecky Awal Muharram dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (24/8/2010).

Pada 2010, Ecky mengungkapkan pembayaran bunga utang sudah menembus Rp 100 triliun, tepatnya Rp 115 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara.

"Tahun depan, pembayaran bunga utang diperkirakan meningkat menjadi 116,4 triliun rupiah atau 9,7 persen dari belanja negara," ujarnya.

Menurut Ecky, kondisi tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan. Oleh karenanya, DPR meminta pemerintah untuk meninjau ulang utang tersebut.

"Oleh karena itu, Kami meminta pemerintah untuk lebih mengendalikan outstanding utang dan biaya pengadaan utang," jelasnya.

Pada akhir 2011, total utang pemerintah diperkirakan sebesar Rp 1.807,5 triliun. Meningkat dibandingkan perkiraan sampai akhir 2010, yang sebesar Rp 1.688,3 triliun.

Sampai akhir 2011, total penerbitan obligasi negara diperkirakan sebesar Rp 1.197,1 triliun. Meningkat dibandingkan perkiraan akhir 2010 yang sebesar Rp 1.077,1 triliun.

Sementara utang luar negeri sampai akhir 2011 diperkirakan sebesar Rp 610,4 triliun. Menurun dibandingkan perkiraan akhir 2010 yang sebesar Rp 611,2 triliun.

"Utang, terutama luar negeri, harus diturunkan secara progresif. Utang luar negeri tidak bisa terus dipertahankan, karena utang murah semakin terbatas," kata Ecky.

Anggota Komisi XI DPR Laurens Bahang Dama mengatakan, anggaran negara yang defisit sudah tidak relevan.

"Defisit baru relevan jika ekonomi sedang krisis, karena pemerintah memang menjadi andalan. Namun pada 2011, perekonomian sudah pulih sehingga anggaran defisit tidak perlu dilaksanakan," ujarnya.

Pada 2011, lanjut Laurens, perekonomian swasta sudah bergerak normal sehingga ekspansi fiskal tidak terlalu dibutuhkan. Jika penerimaan tidak mampu membiayai belanja, maka pilihan yang bisa tempuh adalah efisiensi belanja bukan defisit anggaran.

"Anggaran negara harus efisien, kurangi overhead cost. Harus seimbang antara pengeluaran dan pendapatan, tanpa defisit," jelasnya

Selain itu, Laurens menyatakan pemerintah juga belum bisa merealisasikan defisit sesuai target. Pada 2009, realisasi defisit anggaran hanya sebesar 872, triliun rupiah, jauh dari target yaitu 129,8 triliun rupiah.

Anggota Badan Anggaran DPR Fary Djemi Francis mengatakan, utang membuat perekonomian nasional tersandera oleh pasar dan kreditur asing.

"Realisasi pembiayaan sudah melebihi kebutuhan, ini bisa menambah beban fiskal di masa mendatang. Sudah sepatutnya kebijakan ini dikoreksi," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Fary, harus mulai memutuskan jebakan utang yang menggerus anggaran negara.

"Putuskan ketergantungan utang, salah satunya dengan moratorium," ujar dia.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan pemerintah sudah mulai menerapkan kebijakan pengurangan utang. Pada 2010, defisit anggaran diperkirakan turun dari 2,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 1,5 persen PDB.

"Itu sebenarnya sudah menunjukkan pemerintah terus memberikan insentif kepada stimulus, supaya bisa betul-betul mempersiapkan diri membangun ekonomi dengan baik," imbuhnya usai Rapat Paripurna. (detik)

Posted in: Bunga Utang RI, Nasional