Waspada Rusuh Tarakan Tiru Sambas!

Bentrok Tarakan di Kalimantan Timur yang terjadi pada Selasa (28/9) dengan menewaskan lima orang menjadi warning bagi semua. Isu rasial melatari bentrok ini. Jika tak waspada, tidak mustahil kasus Sampit di Kalimantan Tengah pada 2001 lalu, bisa terulang.

Kekhawatiran ini juga disampaikan Presiden SBY. Ia berharap bentrok Tarakan tak mengulang sejarah kerusuhan di Sampit, Kalimantan Tengah pada 2001. "Saya berharap, jangan sampai apa yang terjadi di Kaltim terulang seperti dulu di Kalimantan Tengah," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/9).

Oleh karenanya, presiden mengaku telah menginstruksikan seluruh aparat beserta jajarannya untuk mengatasi konflik antarsuku tersebut. "Saya berharap aparat, tokoh masyarakat, agama, semua turun ke lapangan jangan biarkan peristiwa ini jadi meluas," kata SBY.

Sebab, kerusuhan Sampit akibat ketidaktegasan pemerintah mengambil tindakan. "Peristiwa itu terjadi karena tidak dilakukan langkah yang tepat dan tuntas. Semula hanya dinilai insiden biasa," imbuhnya.

Di bagian lain, Presiden SBY mengimbau kepada warga yang berada di Tarakan untuk bisa menahan diri sehingga perselisihan berakhir damai. "Karena aksi kekerasan yang dilakukan hanya berdampak kerugian baik secara materil dan jiwa," tandasnya

Sementara terpisah, Kapolri Bambang Hendarso Danuri mengaku sistem untuk menangani bentrik Tarakan, Kaltim telah berjalan. "Kita sudah melakukan rangkaian-rangkaian deteksi dini dan pencegahan awal sehingga semua sistem jalan," katanya ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/9).

Bambang mengaku pihaknya telah menambah pasukan Brimob dari Kelapa Dua Depok pada Rabu (29/9) dini hari ke Tarakan, Kalimantan Timur. Selain itu, Kapolri juga mengaku telah melakukan koordinasi dengan TNI. Kita sudah dapatkan bantuan dari TNI 1 batalyon," ujarnya.

Di bagian lain, Kapolri mnyebutkan pihaknya juga telah melakukan evakuasi, dan pencegahan supaya tidak ada tindakan kekerasan lagi. "Mudah-mudahan langkah-langkah konkret ini bisa meredam," harapnya.

Sementara Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida menegaskan peristiwa yang tejadi di Tarakan, Kalimantan Timur dan di Ampera, Jakarta Selatan terkait dengan kesigapan aparat keamanan. Menurut dia, aparat keamanan cenderung melakukan pembiaran.

"Ini yang bisa menjadi pemicu, mereka kerja tidak peduli, contohnya di Tarakan, terjadi pembiaran," cetusnya ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (29/9) malam. Ia melihat, dalam kasus Tarakan, komandan pasukan harus dikoreksi keberadaannya karena aparat bekerja berdasarkan komando.

"Saya kira ini harus dikoreksi betul keberadaan Polri. kasus ini menurut saya sebagai kontribusi Polri untuk memelihara perseteruan antar kelompok masyarakat, dan itu merupakan proyek," cetusnya. [inilah]

Posted in: Nasional, Rusuh Tarakan, Sambas