Presiden SBY Minta Rumusan Tunjangan Pejabat Daerah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan para menterinya merumuskan tunjangan dan insentif yang pantas untuk pejabat daerah. Presiden juga meminta mereka merumuskan jumlah pegawai yang pas di daerah. Pelaksanaan instruksi itu akan dievaluasi dalam tiga bulan mendatang.

Presiden SBY menyampaikan perintah tersebut dalam pengarahannya di hari terakhir rapat kerjanya dengan para gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia di Istana Bogor, Jumat (6/8). Dalam pidato penutupannya itu, Presiden mengeluarkan sembilan instruksi kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu, khususnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Pekerjaan Umum, serta para gubernur dan bupati/wali kota itu.

“Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan bersama unsur daerah agar merumuskan tunjangan dan insentif yang pantas untuk pejabat daerah,’’ kata Presiden.

Menurut Presiden, besaran tunjangan dan insentif itu tentu tidak sama antara satu daerah dan daerah lain. Namun, lanjut Presiden, besarannya sesuai dengan tanggung jawab dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan anggaran.

“Ada ceilling dan floor, batas atas dan batas bawah,” jelas Presiden.

Khusus kepada Mendgari dan Menpan, Presiden menginstruksikan agar mereka merumuskan jumlah yang tepat untuk pegawai pemerintah daerah, yakni provinsi dan kabupaten/kota. “Prinsipnya agar tugas (pemerintahan) dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kemampuan anggaran,” lanjut Presiden.

Di akhir instruksinya, Presiden memerintahkan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto agar memonitor pelaksanaan instruksi tersebut. Para menteri, gubernur, dan bupati/wali kota diberi waktu tiga bulan untuk melaksanakan instruksi tersebut. Setelah itu, UKP4 diminta melaporkan hasil evaluasi dan monitoring mereka kepada Presiden dan masyarakat melalui media massa. inilah.com

Posted in: Nasional, Tunjangan Pejabat Daerah