PKS Desak Pemerintah Cegah Hari Bakar Al Quran

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah untuk proaktif mencegah gerakan pembakaran Al Quran di Amerika Serikat (AS).

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan pihaknya sudah membicarakan hal itu dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa maupun Presiden SBY.

“Mudah-mudahan pemerintah Indonesia segera meresponnya, dan mendesak pemerintah AS untuk mencegah tindakan provokasi seperti itu,” jelas Luthfi saat bertemu Ketua Rabithah Alawiyah Habib Zein bin Smith di kantor Rabithah Alawiyah, Jakarta, Selasa (7/9).

Kepada pemerintah AS, Lutfhi mengingatkan tindakan provokasi seperti itu justru akan semakin meningkatkan sentimen anti-AS di berbagai belahan dunia. Karena itu sebisa mungkin pemerintah AS harus mencegah agar tindakan kurang terpuji itu tidak dilakukan warganya.

Dan kepada umat Islam, baik PKS maupun Rabithah Alawiyah mengimbau untuk menjaga suasana tetap tenang dan tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri yang kontraproduktif. Namun, sebaliknya pemerintah harus menunjukkan sikap yang serius dalam mendesak pemerintah AS untuk mencegah rencana tersebut.

Gerakan Bakar Al Quran Diprakarsai sebuah GerejaDiprakarsai sebuah Gereja. Dove World Outreach Center, sebuah gereja perjanjian baru non-denominasi di Gainesville, Florida, AS, akan menjadi tuan rumah ‘Hari Pembakaran Al Quran Internasional’ dalam memperingati 9 tahun tragedi serangan 11 September 2001. [inilah]

Read more »

PKS Sentil Presiden SBY

Presiden sebagai pemimpin negara dinilai tidak boleh hanya sekedar curhat bahwa dirinya mendapatkan ancaman teror. Tapi harus juga memberikan solusi.

"Harapan kita pemimpin tidak sekedar curhat tapi ada fakta berbasis solusi. Pemimpin tidak curhat tapi membuat kebijakan atau menghalangi sesuatu yang destruktif," kata Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/8).

Dia berharap pernyataan Presiden SBY soal teror jangan hanya dianggap sebagai curhatan. tetapi juga dimaknai sebagai warning. Karena kalau curhat Presiden seperti itu, mirip orang biasa yang tidak mempunyai kewenangan apapun. Padahal kepolisian dan BIN ada di bawah Presiden.

"Tapi dalam era demokrasi perintah Presiden adalah basis hukum," kata dia.

Hidayat juga menilai curhatan Presiden tentang terorisme dengan penangkapan pemimpin pondok pesantren Al-Mukmin Abu Bakar Baasyir tidak terkait langsung. Tidak benar kalau itu dijadikan alasan penangkapan oleh Kepolisian.

"Karena ada perintah Presiden yang tidak dijalankan seperti rekening gendut yang belum selesai," imbuhnya. [inilah]

Read more »